Tidak Pro Rakyat, Ketua DPD PKS Kepulauan Meranti dengan Tegas Menolak Atas Kenaikan Harga BBM
MERANTI, Medialokal.co - Fraksi Ketua DPD PKS Kabupaten Kepulauan Meranti, Tauhid, S.Th.I menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah, akhir pekan lalu.
Apalagi kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PKS Kab. Kep Meranti, Tauhid S.Th.I menyatakan dengan tegas bahwa sikap PKS jelas menolak kenaikan harga BBM.
"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Kita harap kebijakan ini di cabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola Negara ini khususnya terkait BBM,". Ujar Tauhid kepada medialokal.co, Dodi Kesuma Nasution , pada Selasa (06/09/2022).
Masih waktu yang sama Tauhid menegaskan bahwa kondisi masyarakat sekarang ini sangat miris, khususnya masyarakat Kep. Meranti yang dimana seharusnya butuh perhatian dari pemerintah.
"Saya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang membuat kebijakan tanpa melihat kondisi terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng, belum selesai harga minyak goreng melonjak, telur meroket, rumah tangga di seluruh indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan bbm bersubsidi. Akan terjadi efek kenaikan harga di sektor lainnya. Oleh karena itu, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bbm bersubsidi ini". Tegas nya.
"Dengan pendapatan masyarakat yang kecil ditambah lagi dengan kondisi BBM yang naik, tentunya, akan menyengsarakan rakyat, seharusnya, kita ketika terpilih menjadi wakil rakyat atau pimpinan, baik tingkat daerah, wilayah, maupun pusat yaitu presiden, tentunya kita dipilih oleh rakyat seharusnya mendengarkan suara rakyat yaitu lebih pro kepada kondisi masyarakat pada hari ini". Harap Tauhid selaku Ketua DPD PKS, Kabupaten Kepulauan Meranti.(*)
Laporan : Dodi


Berita Lainnya
Rahul Jadi Nahkoda Baru, Sulaimansyah: Karang Taruna Riau Akan Berlayar Sampai ke Desa Terjauh
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab
Rahul Jadi Nahkoda Baru, Sulaimansyah: Karang Taruna Riau Akan Berlayar Sampai ke Desa Terjauh
Ahmad Fuad di Tunjuk Jadi Plt PPP Inhil, Andi Rusli Terima Keputusan
Sebanyak 389 Remaja Mendaftar Ikut Remaja Bernegara Provinsi Riau
Berbeda Pandangan dengan Pemkab, DPRD Inhil Ngotot Perjuangkan Kesehatan Gratis Untuk Rakyat, APBD Inhil 2026 Tertunda Disahkan
Dianggap Bisa Menjadi Jembatan Antara Tokoh Senior dan Tokoh Muda, Pirman Dinilai Layak Pimpin KKSS Inhil
Keterlambatan Pengesahan APBD Inhil, DPRD: Dokumen RAPBD Belum Diserahkan Pemkab